PERWAKILAN BPKP SERAHKAN LAPORAN AKHIR REINVENTARISASI ASET PEMKOT CILEGON 2011
Sekretaris daerah Kota Cilegon Abdul Hakim Lubis dalam sambutanya mewakili Walikota Cilegon H Tb Iman Ariyadi pada acara Serah Terima Laporan Akhir Kegiatan Re-Invebtarisasi Asset mengatakan bahwa, masalah pengelolaan barang daerah untuk tidak dianggap ringan. Hal ini karena menurut Sekda, pengelolaan barang sangat penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana inventarisasi asset yang telah dilakukan SKPD, baik yang bersumber dari APBD, hibah maupun hasil perolehan lainnya yang sah.
“Dalam berbagai kesempatan, saya selalu menyampaikan kepada seluruh SKPD dan penyimpan/pengurus barang, bahwa untuk mewujudkan harapan transparansi dan akuntabilitas inventarisasi asset daerah, perlu dukungan, komitment, dan konsistensi yang tinggi dari seluruh kepala SKPD,” terang Sekda.
Mantan Kepala Bappeda Kota Cilegon ini juga menekankan agar kepala SKPD dan penyimpan/pengurus barang untuk melaksanakan langkah aksi secara optimal dan penuh tanggung jawab, melakukan pengendalian, pembinaan dan pengawasan secara intensif terhadap pengelolaan barang milik daerah yang berada di unit/satuan kerjanya masing-masing.
Dikatakannya, berbagai langkah telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Cilegon, termasuk menyepakati kerjasama dengan BPKP perihal pengelolaan asset. Dan kegiatan re-inventarisasi asset yang telah dilaksanakan genap satu tahun ini, menurut Sekda merupakan bagian dari Action Plan yang dilakukan Pemerintah Kota Cilegon dalam konteks tersebut. “Oleh karenanya, pada kesempatan ini perlu saya sampaikan, bahwa hasil reinventarisasi asset tetap per 31 Desember 2010 yang sudah kita peroleh hari ini, merupakan buah dari hasil komitment, konsistensi dan kerja keras panitia reinventarisasi,seluruh kepala SKPD dan para penyimpan/pengurus barang, serta tentu saja atas bantuan pendampingan dari tim narasumber BPKP Propinsi Banten,” katanya.
Untuk itu, Sekda berharap, hasil tersebut hendaknya terus dijaga dan dipelihara secara baik, baik dari sisi penatausahaan, pemeliharaan, damn data inventarisasinya, maupun dari sisi pengamanan dalam rangka menunjang pelaksanaan tupoksi SKPD di Ligkungan Pemkot Cilegon. “Harapan kita mudah mudahan Kota Cilegon pada tahun tahun yang akan datang, memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) seperti yang telah kita cita citakan bersama sama,” harap Sekda.
Asda III, Hj Sari Suryati yang juga Ketua Panitia Kegiatan Re Inventarisasi Asset Se Kota Cilegon tahun 2011, dalam laporannya mengatakan pihaknya menemukan adanya beberapa kendala dilapangan, terutama menyangkut asset tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemkot Cilegon, baik dari bukti data pendukung assetnya maupun dari kekurangan administrasi pengaman assetnya. “Seijin bapak Walikota Cilegon, rencana tindak lanjut dari hasil reinventarisasi ini dan dalam rangka penatausahaan dan pengamanan asset tanah tersebut, maka pada tahun anggaran 2012 ini, kami akan melakukan kegiatan validasi data tanah beserta pensertifikatannya secara bertahap yang insyaallah dalam waktu dekat akan dimulai dengan adanya penandatanganan MoU antara Pemkot Cilegon dengan Kantor Wilayah BPN Propinsi Banten,” terang Sari.
Lebih lanjut, Asda III menyampaikan bahwa nilai asset tetap Kota Cilegon per 31 Desember 2010 hasil reinventarisasi mencapai kurang lebih 1,6 Triliun. Sedangkan nilai asset lainnya yang rencananya akan dihapuskan kurang lebih 11 Miliar.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Perwakilan BPKP Banten Anggiat Situmorang mengatakan,kegiatan reinventarisasi asset merupakan tindak lanjut dari Action Plan Cilegon dalam rangka memperbaiki hasil audit BPK. “Kita harapkan bersama, penataan asset tidak terhenti setelah adanya reinventarisasi selesai. Untuk menjaga penatausahaan asset tetap terjaga maka ada hal perlu dilakukan diantaranya rekonsiliasi asset 2 (dua ) kali pertahun, dan reinventarisasi asset 1 (satu) kali pertahun,” terang Anggiat seraya menyampaikan bahwa langkah yang diambil Pemkot Cilegon dengan menggandeng BPKP adalah sebagia perwujudan dan keinginan Pemkot Cilegon dalam memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien serta bersih.
Hadir pula pada Kegiatan yang dilaksanakan di Rumah Dinas Walikota, Rabu (25/4), seluruh Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon.









Berita 





















